PELANGGARAN
HAK WARGA NEGARA
Hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara
pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara tehadap negara. Beberapa
contoh kewajiban negara adalah kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum
yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara, kewajiban
negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban
negara memberi jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.
Beberapa contoh hak negara adalah hak negara untuk ditaati hukum dan
pemerintahan, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi air dan
kekeyaan untuk kepentingan rakyat.
Berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban negara terhadap
hak-hak dasar warga negara yang telah diatur di dalam UUD 1945:
1. Wujud Hubungan
Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya
berupa peranan (role).
2. Hak dan Kewajiban
Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam
pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.
Hak Warga Negara Indonesia:
·
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
(pasal 27 ayat 2).
·
Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap
orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.”(pasal 28A).
·
Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
·
Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan Berkembang”
·
Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi
kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
·
Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
(pasal 28C ayat 2).
·
Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
·
Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup,
hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).
Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26,
27, 28, dan 30, yaitu:
1. Pasal 26, ayat (1),
yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga
negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan
dengan undang-undang.
2. Pasal 27, ayat (1),
segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28,
kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Pasal 30, ayat (1),
hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan
ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang
Pelanggaran
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Negara terhadap Hak-Hak Dasar Warga Negara
Negara akan dapat berjalan dengan baik bila warga negaranya
mendukung. Ada beberapa hal yang merupakan kewajiban dari warga negara dan
sebaliknya ada beberapa hal yang menjadi kewajiban dari negara. Demikian pula
dengan hak, ada beberapa hal yang menjadi hak dari negara dan demikian pula ada
beberapa hak yang menjadi hak dari warga negara. Penjaminan hak dan kewajiban
antara negara dan warga negara terdapat dalam konstitusi negara, dalam hal ini
UUD 1945. UUD 1945 adalah konstitusi Republik Indonesia.
Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis dan
stabil bila antara negara dan warga negara mengetahui hak dan kewajiban secara
tepat dan proporsional. Perlu disadari bahwa pelaksanaan hak adalah berkaitan
dengan kewajiban. Kedua-duanya harus seimbang dan serasi serta selaras.
Penuntutan hak oleh negara dan juga warga negara harus berimbang dengan
kewajibannya. Tidak mungkin orang hanya menutut haknya saja sedang kewajibannya
diabaikan. Bila ada orang yang hanya menuntut haknya saja maka akan pasti merugikan
orang lain, masyarakat bangsa dan negara.
Demikian pula orang yang hanya mengerjakan kewajiban saja
tanpa menharapkan hak maka juga akan merugikan orang lain, masyarakat bangsa
dan negara. Oleh karena itu, antara kewajiban dan hak harus dijalankan secara
bersamaan, tidak ada yang mendahului atau yang ditinggalkan dari yang lain.
Pelaksanaan Hak dan kewajiban yang tidak seimbang, berimbang
dan berat sebelah menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan dan kekerasan.
Nyatanya, didalam pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar
warga negara tidak selalu berjalan dengan mulus. Masih sering kita temui
pelanggaran yang terjadi, terlebih didalam pelaksanan kewajiban negara terhadap
pelaksanaan hak-hak dasar warga negara. Berikut beberapa contoh pelanggaran
pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara.
Di dalam bidang hukum kita sering menemui terjadinya
pelanggaran pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak dasar warga negara.
Padahal, semua warga negara sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan
hukum yang sama tanpa diskriminasi. Apalagi konstitusi dasar negara kita,
secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan
hukum (Rechtstaats).
Contoh Hak Warga Negara
Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita
sebagai rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang
sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu
dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat
memicu berbagai permasalahan di kemudian hari.
Namun biasanya bagi yang memiliki banyak uang atau tajir bisa
memiliki tambahan hak dan pengurangan kewajiban sebagai warga negara kesatuan
republik Indonesia.
A. Contoh Hak Warga Negara Indonesia
·
Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan
hukum
·
Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak
·
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di
mata hukum dan di dalam pemerintahan
·
Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan
menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
·
Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan
pengajaran
·
Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah
negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh
·
Setiap warga negara memiliki hak sama dalam
kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan
tulisan sesuai undang-undang yang berlaku
PELANGGARAN
HAK WARGA NEGARA
1. Pelanggaran Hak Warga Negara
Penetapan hak warga negara adalah hal mutlak yang harus
mendapat perhatian khusus dari negara
sebagai jaminan di junjung tingginya sila ke-5 yaitu “Keadilan Sosial
Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Pengakuan Hak sebagai warga
negara indonesia dalam konsepnya mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata baik. Namun
dalam praktik atau kenyataannya hak warga negara justru hanya dijadikan slogan
pemerintah untuk menarik simpati warga negara dan diajak untuk “bermimpi” bisa
mendapatkan pengakuan akan hak – hak
tersebut secara utuh. Misalnya saja hak warga negara untuk mendapatkan
penghidupan yang layak. Tentunya jika melihat kondisi rakyat di negara
Indonesia ini, hal itu hanya menjadi impian semata. Pengakuan hak hanya untuk
warga negara yang mampu membeli hak – hak tersebut dengan uang, jabatan dan
kekuasaan. Sedangkan untuk rakyat yang kurang beruntung kehidupannya hanya bisa
menunggu kapan mereka dioerhatikan kesejahteraannya atau menunggu berubahnya
kebijakan pemerintah yang lebih memihak kepada mereka.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, setiap warga Negara
dijamin haknya oleh pemerintah sesuai dengan yang tercantum dalam UUD 1945.
Namun seperti yang kita ketahui dan kita rasakan. Hingga saat ini masih banyak
perilaku yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap hak warga Negara, baik
oleh Negara ataupun warga Negara lainnya.
Memang didalam pelaksanaannya ada kecenderungan lebih
mengutamakan hak - hak daripada
kewajiban – kewajiban asasi warga negara. Ada kecenderungan menuntut hak – hak
yang berlebihan sehingga merugikan orang lain.penuntutan hak – hak yang
berlebih – lebihan atau tanpa batas akan merugikan orang lain yang memiliki hak yang sama. Oleh sebab itu,
pelaksanaan hak – hak warga negara perlu dibatasi, akan tetapi tidak
dihilangkan atau dihapuskan.
Pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebetulnya karena
terjadinya pengabaian terhadap kawajiban asasi. Sebab antara hak dan kawajiban
merupakan dua hal yang tak terpisahkan.
Bila ada hak pasti ada kewajiban, yang satu mencerminkan yang lain. Bila
seseorang atau aparat negara melakukan pelanggaran HAM, sebenarnya dia telah
melalaikan kewajibanya yang asasi. Sebaliknya bila seseorang/kelompok orang
atau aparat negara melaksanakan kewajibanya maka berarti dia telah memberikan
jaminan terhadap hak asasi manusia. Sebagai contoh di negara kita sudah punya
UU No.9 tahun 1998 berkenaan dengan hak untuk menyampaikan aspirasi secara
lisan dan tertulis. Disatu sisi undang-undang tersebut merupakan hak dari
seseorang warga negara, namun dalam penggunaan hak tersebut terselip kewajiban
yang perlu diperhatikan. Artinya seseorang atau kelompok yang ingin berunjuk
rasa dalam undang-undang tersebut harus memberi tahu kepada pihak keamanan
(Polisi) paling kurang 3 hari sebelum hak itu digunakan.
Hal ini dimaksudkan untuk menghormati hak orang lain seperti
tidak mengganggu kepentingan orang banyak, mentaati etika dan moral sesuai
dengan budaya bangsa kita. Contoh lain, dalam lingkungan kampus dapat saja
terjadi mahasiswa yang melakukan kegiatan seperti diskusi yang bebas mengemukakan
pendapat tetapi mereka dituntut pula menghormati hak-hak orang lain agar tidak
terganggu. Begitu pula kebebasan untuk mengembangkan kreativitas, minat dan
kegemaran (olah raga, kesenian, dll) tetapi hendaklah diupayakan agar kegiatan
tersebut tidak mengganggu kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa atau
warga kampus lainnya yang juga merupakan haknya. Banyak contoh lain dalam
lingkungan kita baik di kampus maupun di dalam masyarakat yang menuntut adanya
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk itu marilah kita laksanakan apa
yang menjadi hak dan kewajiban kita dan itu termuat dalam berbagai aturan/norma
yang ada dalam negara dan masyarakat.
2. Bentuk Pelanggaran Hak Warga Negara
Yang termasuk pelanggaran hak warga negara menurut UU yaitu:
a) Penangkapan
dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum.
b) Pengeterapan
budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim yang
dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan
kelangsungan pembangunan.
c) Pembungkaman
kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang
dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih mengganggu stabilitas
keamanan.
d) Menimbulkan
rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah, karena takut dicurigai
sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrim), hilangnya
rasa aman demikian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga
negara.
e) Pembatasan
hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat, karena dikhawatirkan
akan menjadi oposan terhadap pemerintah.
Berikut ini adalah beberapa Kasus pelanggaran ataupun
kontroversi HAM dan Hak Warga Negara khususnya yang terjadi di Negara kita:
HUKUMAN
MATI
Kontroversi hukuman mati sudah sejak lama ada di hampir
seluruh masyarakat dan negara di dunia. Indonesia pun tak luput dari
kontroversi ini. Sampai hari ini pihak yang pro hukuman mati dan yang kontra
hukuman mati masih bersilang sengketa. Masing-masing datang dengan rasional dan
tumpukan bukti yang berseberangan, dan dalam banyak hal seperti mewakili
kebenaran itu sendiri.
Seharusnya kontroversi itu berakhir ketika UUD 1945 mengalami
serangkaian perubahan. Dalam konteks hukuman mati kita sesungguhnya bicara
tentang hak-hak asasi manusia yang dalam UUD 1945 setelah perubahan masuk dalam
Bab XA. Pasal 28A dengan eksplisit mengatakan: “Setiap orang berhak untuk hidup
serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
Jadi, ‘hak untuk hidup’ atau ‘the right to life’ adalah hak
yang paling mendasar dalam UUD 1945. Hak untuk hidup ini adalah puncak hak
asasi manusia yang merupakan induk dari semua hak asasi lain.
PILKADA
Semestinya ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi
wadah yang menghidupkan demokrasi lokal dengan berfungsinya organ-organ politik
di daerah. Meski demikian, sepanjang sejarah penyelenggaraan pilkada di
Indonesia, ternyata sarat pelanggaran hak warga Negara.
Salah satu penyebabnya adalah kebebasan yang terlalu meluas
demikian cepat menyebabkan membanjirnya partisipasi dalam pencalonan kandidat
kepala daerah, sementara ruang kompetisi sangat ketat dan terbatas.
Lagi pula, bayang-bayang potensi kekuasaan dan kekayaan yang
amat menjanjikan dari jabatan kepala daerah menarik minat banyak kandidat,
sementara kebanyakan dari mereka tidak memiliki integritas moral dan kapasitas
keahlian yang memadai. Karena itu,tidak jarang cara-cara licik dan premanisme
politik,entah sengaja atau terpaksa,digunakan dalam politik perebutan
kekuasaan.Di sinilah pelanggaran Hak warga Negara kerap terjadi.
EMAIL
BERUJUNG BUI
Kasus yang menimpah Prita Mulyasari cukup menarik.Sebetulnya
bukan termasuk besar, tetapi rupanya ada konspirasi yang membesar-besarkan.
Kasus ini bermula dari kejadian ” Curhat ” dan bersifat pribadi dari korban (
pasien ) di RS Omni Internasional atas dampak pengobatan yang mengakibatkan
korban mengalami luka tambahan dari luka lama. Curhat tersebut dia ungkapkan
kepada sahabatnya via email. Artinya si Prita dapat disebut sebagai pihak ”
Konsumen ” dari penyedia jasa layanan usaha RS Omni tersebut. Sebagai konsumen
Prita punya hak menyampaikan unek-unek ketidakpuasannya terhadap pelayanan
penyedia jasa dan itupun dilindungi Undang – Undang nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Penegakan hukum terhadap Prita jelas-jelas melanggar
Haknya Sebagai Warga Negara, Polres dan Kajari Tangerang dapat dituntut balik
beserta Rumah sakitnya, demi nama baik dan kerugian yang diderita ibu 2 orang
anak Balita ini.
TRAGEDI
TRISAKTI
Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan, pada 12 Mei
1998, terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari
jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di
Jakarta, Indonesia serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang
Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Mereka tewas
tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti
kepala, leher, dan dada.
Tragedi ini jelas merupakan pelanggaran HAM dan Hak Warga
Negara khususnya.
PENGGUSURAN RUMAH
Penggusuran terhadap rumah warga selalu terjadi setiap tahun.
Tata ruang kota selalu menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan
yang merugikan bagi sebagian warga kota itu.Kebijakan pemerintah melakukan
penggusuran ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Warga Negara.
SOLUSI:
Setiap warga Negara memang memiliki hak masing masing yang
harus diperoleh, dan tidak boleh diganggu gugat oleh aparat pemerintah maupun
warga Negara yang lain. Menurut saya pemerintah diharuskan lebih teliti lagi
dalam mengurus hak-hak warga Negara nya, karena dari beberapa kasus banyak
terdapat kesalahan yang berujung terhadap penindasan hak warga Negara. Dan bagi
warga Negara, selain menuntut hak nya, seharusnya juga memperhatikan kewajiban
yang harus dilakukan sebagai warga Negara sebagai timbal balik.
Sumber:
Tribunnews.com
Merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar