STUDI KASUS PEMUDA DAN SOSIALISASI

MASALAH SOSIAL DI KALANGAN PEMUDA

Semakin maraknya seks pra-nikah atau seks diluar nikah remaja belakangan ini membuat resah warga Indonesia. Dalam hal ini peranan orang tua sangatlah penting, menyangkut orang tua lah yang berperan serta besar mengawasi anak-anak mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang diluar batas. “Peran orang tua itu sangat penting untuk membina dan mengawasi anak-anak mereka yang masih berusia remaja,” kata Sosiolog Prof. Dr. Badarudin, MA di Medan, Minggu (24/05). Dikota Medan sebanyak 52% remaja mengaku pernah melakukan seks pra-nikah. Selain dikota Medan terdapat banyak remaja yang telah melakukan hubungan seks pra-nikah, antara lain:

1.         Jabodetabek sebanyak 51%

2.         Surabaya sebanyak 54%

3.         Bandung sebanyak 47%

Dari hasil-hasil informasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata setengah dari remaja Indonesia dikota-kota besar peernah melakukan hubungan seks pra-nikah. Data-data tersebut berdasarkan hasil penelitian dari DKT Indonesia, PKBI Rakyat Merdeka, Komnas PA dan analisa SKRRI. Rata-rata usia remaja yang pernah melakukan hubungan seks diluar nikah itu berkisar antara 13 sampai 18 tahun. Dari hasil survei tersebut membuktikan kurangnya pengawasan orang tua, tapi dengan menambah pengawasan atau memperketat pengawasan terrhadap anak-anaknya diharap kan dapat mengurangi hubungan seks diluar nikah pada kalangan remaja. 

Hubungan seks diluar nikah pada kalangan remaj di Indonesia adalah hal salah yang melanggar huku, harus dicegah dan ditindak lanjuti secepat-cepatnya karena menyangkut moral bangsa Indonesia. Apalagi hal ini dilakukan oleh para remaja para pemuda yang menjadi generasi-generasi muda harapan bangsa. Perilaku ini sungguh sangat memalukan dan tidak mencerminkan budaya ketimuran, harus dibuang jauh-jauh. Untuk dapat mengurangi perilaku buruk ini, kita perlu menanamkan pendidikan agama dan keimanan yang kuat agar dapat mencegah dan membentengi para pemuda dari perbuatan-perbuatan tidak terpuji. 

Jadi dapat disimpulkan, perilaku-perilaku yang lebih condong meniru budaya-budaya barat ini dapat dicegah denagan adanya peran besar orang tua dalam mengawasi anggota keluarganya, terutama yang remaja. Selain pengawasan orang tua, ajaran agama dan juga keimanan dapat memberikan akhlak baik bagi remaja Indonesia, sehingga terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk yang bersifat amoral.

PELAPISAN SOSIAL DAN KESAMAAN DERAJAT

A.       PELAPISAN SOSIAL

Pelapisan sosial atau stratifikasi sosial (social stratification) adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal (bertingkat). Perwujudannya adalah adanya lapisan-lapisan di dalam masyarakat, ada lapisan yang tinggi dan ada lapisan-lapisan di bawahnya. Setiap lapisan tersebut disebut strata sosial. P.J. Bouman menggunakan istilah tingkatan atau dalam bahasa belanda disebut stand, yaitu golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa tertentu dan menurut gengsi kemasyarakatan. 

Terjadinya Pelapisan Sosial terbagi menjadi 2, yaitu:

1.    Terjadi dengan sendirinya

Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya. Oleh karena itu sifat yang tanpa disengaja inilah yang membentuk lapisan dan dasar dari pada pelapisan itu bervariasi menurut tempat, waktu, dan kebudayaan masyarakat dimana sistem itu berlaku.

2.    Terjadi dengan sengaja

Sistem pelapisan ini dengan sengaja ditujukan untuk mengejar tujuan bersama. Dalam sistem ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang.

Didalam sistem organisasi yang disusun dengan cara sengaja, mengandung 2 sistem, yaitu:

1.    Sistem Fungsional, merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang tingkatnya berdampingan dan harus bekerja sama dalam kedudukan yang sederajat.

2.    Sistem Skalar, merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga atau jenjang dari bawah ke atas ( Vertikal ).

Menurut sifatnya maka sistem pelapisan dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi :

a)   Sistem pelapisan masyarakat yang  tertutup

Didalam sistem yang demikian itu satu-satunya jalan untuk dapat masuk menjadi anggota dari suatu lapisan dalam masyarakat adalah karena kelahiran. Sistem pelapisan tertutup kita temui misalnya di India yang masyaraktnya mengenal sistem kasta.

b)   Sistem pelapisan masyarakat yang terbuka

Didalam sistem ini setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk jatuh ke pelapisan yang ada dibawahnya atau naik ke pelapisan yang di atasnya. Setiap orang diberi kesempatan untuk menduduki segala jabatan bisa ada kesempatan dan kemampuan untuk itu.

Masyarakat terbentuk dari individu-individu. Individu yang terdiri dari berbagai latar belakang tentu akan membentuk suatu masyarakat heterogen yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial.

Masyarakat dan individu adalah komplementer dapat dilihat dalam kenyataan bahwa:

1.    Manusia dipengaruhi oleh masyarakat demi pembentukan pribadinya.

2.    Individu mempengaruhi masyarakat dan bahkan menyebabkan perubahan.

Beberapa teori tentang pelapisan masyarakat adalah:

a)   Aristoteles mengatakan bahwa di dalam tiap-tiap Negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat sekali, dan mereka yang berada di tengah-tengahnya.

b)   Prof. Dr. Selo Sumardjan dan Soelaiman Soemardi SH. MA. menyatakan bahwa selama di dalam masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai olehnya dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai.

c)    Vilfredo Pareto menyatakan bahwa ada dua kelas yang senantiasa berbeda setiap waktu yaitu golongan Elite dan golongan Non Elite. Menurut dia pangkal dari pada perbedaan itu karena ada orang-orang yang memiliki kecakapan, watak, keahlian dan kapasitas yang berbeda-beda.

d)   Gaotano Mosoa dalam “The Ruling Class” menyatakan bahwa di dalam seluruh masyarakat dari masyarakat yang kurang berkembang, sampai kepada masyarakat yang paling maju dan penuh kekuasaan dua kelas selalu muncul ialah kelas pertama (jumlahnya selalu sedikit) dan kelas kedua (jumlahnya lebih banyak).

e)   Karl Mark menjelaskan terdapat dua macam di dalam setiap masyarakat yaitu kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi lainnya dan kelas yang tidak mempunyainya dan hanya memiliki tenaga untuk disumbangkan di dalam proses produksi.

B.        KESAMAAN DERAJAT

Kesamaan derajat itu merupakan sesuatu yang bisa dikatakan atau sesuatu yang selalu berhubungan dengan status. Kesamaan derajat terkadang dapat membuat seseorang merasa menjadi lebih berwibawa, dan biasanya orang yang mempunyai sifat seperti itu rasanya dia ingin selalu disegankan di sekitar atau di lingkungan tempat tinggalnya. Sifat yang seperti ini sangat tidak baik.

Banyak sekali contoh kejadian yang menggambarkan tentang hubungan antara pelapisan sosial dengan kesamaan derajat. Salah satu contoh dalam lingkungan kita, kita dapat temukan hal ini di lingkungan kita sendiri, bagi orang yang memiliki lapisan sosial tertinggi di lingkungannya, maka orang itu juga akan mendapatkan sesuatu yang istimewa di masyarakatnya, seperti dihormati, dihargai, serta memiliki wibawa yang sangat tinggi.

Masih banyak contoh lainya, pelapisan social dan kesamaan derajat memiliki cangkupan yang sangat luas, kita akan temukan dalam mendapatkan pekerjaan, dalam memilih pasangan pun terkadang dilihat dari hal ini. Oleh sebab itu,dalam berhubungan dengan sesama manusia kita harus bersikap adil.

C.        ELITE DAN MASSA

1.    ELITE

Dalam pengertian yang umum elite itu menunjuk sekelompok orang yang dalam masyarakat menempati kedudukan tinggi. Dalam arti lebih yang khusus dapat diartikan sekelompok orang terkemuka di bidang-bidang tertentu.

Tipe masyarakat dan sifat kebudayaan sangat menentukan watak elite. Dalam masyarakat industri watak elitenya berbeda sama sekali dengan elite di dalam masyarakat primitif. Di dalam suatu lapisan masyarakat tentu ada sekelompok kecil yang mempunyai posisi kunci atau mereka yang memiliki pengaruh yang besar dalam mengambil berbagai kebijaksanaan.

Perbedaan elite dalam memegang strategi secara garis besar adalah sebagai berikut :

a)   Elite politik (elite yang berkuasa dalam mencapai tujuan).

b)   Elite ekonomi, militer, diplomatik dan cendekiawan (mereka yang berkuasa atau mempunyai pengaruh dalam bidang itu).

c)    Elite agama, filsuf, pendidik, dan pemuka masyarakat.

d)   Elite yang dapat memberikan kebutuhan psikologis.

2.    MASSA

Istilah massa dipergunakan untuk menunjukkan suatu pengelompokkan kolektif lain yang elementer dan spontan. Massa diwakili oleh orang-orang yang berperan serta dalam perilaku massal yang sepertinya mereka yang terbangkitkan minatnya oleh hal-hal yang berskala besar.

Beberapa hal penting yang merupakan sebagian ciri-ciri yang membedakan di dalam massa:

a)   Keanggotaannya berasal dari semua lapisan masyarakat atau strata sosial, meliputi orang-orang dari berbagai posisi kelas yang berbeda, dari jabatan kecakapan, tingkat kemakmuran atau kebudayaan yang berbeda-beda.

b)   Massa merupakan kelompok yang anonim, atau lebih tepat, tersusun dari  individu-individu yang anonim.

c)    Sedikit sekali interaksi atau bertukar pengalaman antara anggota­anggotanya.

SUMBER REFERENSI:

http://isramrasal.wordpress.com/2009/12/26/pelapisan-sosial-dan-kesamaan-derajat/

http://saranghanda-yeongwonhi.blogspot.com/2012/11/makalah-pelapisan-sosial-dan-kesamaan.html

http://cahyamenethil.wordpress.com/2010/11/23/pelapisan-sosial-dan-kesamaan-derajat/

WARGA NEGARA DAN NEGARA

A.       HUKUM

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah atau larangan-larangan) yang mengurus tata tertib alam hukum masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Simorangkir mendefinisikan hukum sebagai peraturan – peraturan yang memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Ciri Hukum:

1)      Adanya perintah atau larangan.

2)      Perintah atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap masyarakat.

Sumber Sumber Hukum:

Sumber hukum ialah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang memaksa, yang kalau dilanggar dapat mengakibatkan sangsi yang tegas dan nyata. Sumber hukum material  dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut politik, sejarah, ekonomi dan lain-lain. 

Pembagian Hukum:

Menurut sumbernya hukum dibagi dalam:

1)        Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

2)        Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak pada kebiasaan (adap).

3)        Hukum Traktaat, hukum yang diterapkan oleh Negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara.

4)        Hukum Yurisprudensi, hukum yaitu yang terbentuk karena keputusan hakim.

Menurut bentuknya hukum dibagi atas:

1)        Hukum tertulis:

·      Hukum tertulis yang dikodifikasikan ialah hukum tertulis yang telah dibukukan jenis-jenisnya dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.

·      Hukum Tertulis tak dikodifikasikan.

2)        Hukum tak tertulis.

Menurut tempat berlakunya hukum dibagi atas:

1)      Hukum nasional ialah hukum dalam suatu Negara.

2)      Hukum Internasional ialah hukum yang mengatur hubungan internasional.

3)      Hukum Asing ialah hukum dalam negala lain.

4)      Hukum Gereja ialah norma gereja yang ditetapkan untuk anggota-anggotanya.

Menurut waktu berlakunya hukum dibagi atas:

1)      Ius constitum (hukum positif) ialah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.

2)      Ius constituendem ialah hukum yang diharapkan akan berlaku di waktu yang akan datang.

3)      Hukum Asasi (hukum alam) ialah hukum yang berlaku dalam segala bangsa di dunia.

Menurut cara mempertahankannya hukum dibagi atas: 

1)      Hukum material ialah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah – perintah dan larangan-larangan.

2)      Hukum Formal (hukum proses atau hukum acara ) ialah hukum yang memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material.

Menurut sifatnya hukum dibagi atas:

1)      Hukum yang memaksa ialah hukum yang dalam keadaan bagaimana harus dan mempunya paksaan mutlak.

2)      Hukum yang mengatur (pelengkap) ialah hukum yang dapat dikesampingkan, apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam perjanjian.

Menurut wujudnya hukum dibagi atas:

1)      Hukum obyektif ialah hukum dalam suatu Negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang lain atau golongan tertentu.

2)      Hukum Subyektif ialah hukum yang timbul dari hubungan obyektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Kedua jenis hukum ini jarang digunakan.

Menurut isinya hukum dibagi atas:

1)      Hukum privat (hukum sipil ) ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, dan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.

2)      Hukum public (hukum Negara ) ialah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dan warganegaranya.

B.        NEGARA

Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut.

Negara merupakan alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. 

Tugas Utama Negara yaitu :

·      Mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain.

·      Mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan Negara.

Teori Terbentuknya Negara:

·      Teori Hukum Alam (Plato dan Aristoteles)

·      Teori Ketuhanan

Segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan, begitupun dengan Negara.

·      Teori Perjanjian (Thomas Hobbes)

Manusia bersatu membentuk negara untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama.

Unsur Negara

·      Konstitutif

Negara meliputi wilayah udara,darat,perairan,rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat.

a.    Wilayah        : Batas wilayah suatu negara ditentukan dalam perjanjian dengan negara lain. Perjanjian itu disebut Perjanjian Internasional.

b.    Rakyat          : Harus ada orang yang berdiam di negara tersebut dan untuk menjalankan pemerintahan.

c.    Pemerintah : Negara harus mempunyai suatu badan yang berhak mengatur dan berwenang merumuskan serta melaksanakan peraturan yang mengikat rakyatnya.

·      Deklaratif

Negara mempunyai tujuan, UUD, kedaulatan, pengakuan dari negara lain secara de jure dan de facto, dan ikut dalam PBB.

Kedaulatan

Kekuasaan tertinggi untuk memaksa rakyatnya mentaati dan melaksanakan peraturan (Kedaulatan ke dalam). Negara juga harus mempertahankan kemerdekaannya (Kedaulatan ke luar). Negara menuntut kesetiaan yang mutlak dari rakyatnya.

·      Sifat Sifat Kedaulatan

a)   Permanen         : Kedaulatan hanya akan lenyap bersama dengan lenyapnya negara.

b)   Absolut              : Tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan negara.

c)    Tidak Terbagi    : Kekuasaan pemerintah dapat dibagi, tapi kekuasaan tertinggi negara tidak dapat dibagi-bagi.

d)   Tidak Terbatas  : Kedaulatan berlaku untuk setiap orang tanpa kecuali.

·      Sumber Kedaulatan

a)   Teori Kedaulatan Tuhan

Segala sesuatu berasal dari Tuhan, demikian juga dengan kedaulatan. Pemerintah wajib menggunakan kedaulatan tersebut sesuai kehendak Tuhan.

b)   Teori Kedaulatan Rakyat

Pemerintah diberi kekuasaan oleh rakyat yang berdaulat dan pemerintah melakukannya atas nama rakyat.

c)    Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan dianggap ada seiring dengan lahirnya suatu negara. Sehingga, negaralah sumber kedaulatannya sendiri.

d)   Teori Kedaulatan Hukum

Kedudukan dan martabat hukum lebih tinggi dari negara, sehingga hukumlah yang berdaulat.

Bentuk Kenegaraan

·      Negara Dominion    : Bentuk ini hanya terdapat di lingkungan kerajaan Inggris. Negara Dominion adalah semua Negara jajahan Inggris, dan tetap mengakui Raja Inggris sebagai rajanya walaupun Negara tersebut sudah merdeka. Negara-negara tersebut tergabung dalam “The British Commonwealth of Nations”.

·      Negara Uni               : Gabungan dua negara dengan satu kepala Negara.

·      Uni Riil                     : Terjadi karena adanya perjanjian.

·      Uni Personil              : Terjadi karena kebetulan.

·      Negara Protektorat : Negara yang berada di bawah perlindungan Negara lain.

Sifat Sifat Negara

·      Memaksa, Negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secra legal agar tercapai ketertiban dan mencegah timbulnya anarki.

·      Monopoli, Negara mempunyai hak kuasa tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.

C.        WARGA NEGARA

Unsur penting suatu Negara adalah rakyat atau warga Negara. Rakyat suatu Negara adalah semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan Negara tersebut dan tunduk pada kekuasaannya. 

Menurut Kansil , orang orang yang berada dalam wilayah suatu Negara dibedakan menjadi:

·      Penduduk : Orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan Negara tersebut dan diperkenankan berdomisili dalam wilayah Negara itu. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu:

1)   Warga Negara : Penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah Negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri.

2)   Orang Asing : Penduduk yang bukan warga Negara.

·      Bukan penduduk : Orang yang berada dalam wilayah suatu Negara untuk sementara waktu dan tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah Negara tersebut.

Asas Kewarganegaraan

Kriteria untuk menjadi warga Negara yaitu :

·      Kriterium Kelahiran

a)   Ius Sanguinis : Seseorang mendapatkan kewarganegaraan suatu Negara berdasarkan asas kewarganegaraan orang tuanya, di manapun dia dilahirkan.

b)   Ius Soli : Seseorang mendapatkan kewarganegaraannya berdasarkan negara tempat di mana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warga negra dari Negara tersebut.

Konflik yang terjadi antara Ius Sanguinis dan Ius Soli akan menyebabkan terjadinya Kewarganegaraan rangkap (Bipatride) atau tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali (A-patride). Apabila terjadi konflik seperti itu, maka digunakan 2 stelsel kewarganegaraan, yaitu :

a)   Hak Opsi, yaitu hak untuk memilih kewarganegaraan (Stelsel aktif).

b)   Hak repudiasi, hak untuk menolak kewarganegaraan (Stelsel pasif).

·      Naturalisasi : Suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan lain.

SUMBER REFERENSI:

http://karinarisaf.blogspot.com/2010/12/negara-negara-adalah-suatu-organisasi.html

http://isramrasal.wordpress.com/2009/11/06/warganegara-dan-negara/

http://pipitembem23.wordpress.com/2010/11/06/negara-dan-warga-negara/